KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Keadilan Hukum dan Sosial”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargwnegaraan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Jakarta, Februari 2010
Penyusun
Iffa Mashfufah
Pendahuluan
Pola kehidupan beragama Islam ( keberislaman ) masyarakat Islam di seluruh dunia tidaklah sama. Keberislaman masyarakat di Maroko dan Indonesia berbeda, demikian pula pola keberislaman dalam masyarakat urban seperti Jakarta berbeda dengan pola keberislaman masyarakat pedesaan. Variasi dalam Islam merupakan suatu tantangan menarik untuk dijawab. Islam, sekalipun pada aspek substansinya, yakni spiritualitas, merupakan suatu hal yang menyejarah. Substansi Islam termanifestasikan dan terekspresikan dalam kehidupan masyarakat. Ketika dijawantahkan dalam ranah kehidupan, manifestasi dan ekspresi tersebut menjadi suatu tradisi. Islam dalam model seperti ini adalah akumulasi tradisi. Variasi keislaman merupakan suatu hasil dari evolusi kultural.
Tidak hanya agama yang bersifat historis, wahyu itu sendiri adalah suatu hal historis. Dari sudut perennial,1 agama yang dirumuskan dalam kerangka wahyu, merupakan penetrasi Yang Absolut (The Truth/Al-Haqq) ke dalam ruang-waktu. Wahyu adalah salah satu manifestasi Yang Absolut, dan manifestasi tersebut diekspresikan ke dalam kehidupan manusia sehingga menjadi agama. Oleh karena itu, historisitas tidak harus dilihat pada sisi eksoteriknya belaka, melainkan juga pada aspek esoteriknya.
Sebagai suatu hal yang menyejarah, artinya suatu peristiwa yang mengenal ruang-waktu, maka agama, dalam hal ini Islam, mengalami dinamika. Penelitian sains kompleksitas membuktikan bahwa suatu sistem, dalam hal ini sistem sosio-kultural, terdapat dinamika di dalamnya.2 Ketika agama bersentuhan dengan dinamika, ia mengalami evolusi atau revolusi. Dan, dengan menggunakan kacamata perennial bahwa agama mencakup dimensi esoterik dan eksoterik, maka model evolusi kultural agama yang dibangun harus mencakup dimensi esoterik dan eksoterik.
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Keadilan hukum dan Keadilan Sosial akankah Menjauhkan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum
Asas Legalitas masih harus dipandang perlu eksistensinya dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, hal ini disebabkan selain adanya suatu kepastian hukum, juga menghindari adanya suatu bentuk kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum maupun penguasa dalam konteks yang lebih luas. Untuk mempertegas permasalahan di atas yaitu apabila terjadi pertentangan mana yang didahulukan antara kepastian hukum dan keadilan, perlu saya tulis bunyi pasal 12 draft RUU KUHP 2005-2006 yang kurang lebih berbunyi ” Dalam mempertimbangkan hukum yang diterapkan, hukum sejauh mungkin menerapkan keadilan di atas kepastian hukum”. RUU KUHP mungkin kedepan bisa di jadikan guidance (penunjuk) apabila ada dilemma pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal itu haruslah diperhatikan karena sering kali keadilan terdesak, maka apabila keadilan dan kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Karena muara akhir dari tujuan hukum adalah keadilan social.

Tujuan hukum adalah keadilan namun konsep keadilan itu tersendiri memiliki beberapa pandangan dari beberapa teoritikus hukum, namun kita harus mengerti bahwa dalam konsep negara hukum apalagi dalam pandangan aliran positifistik dimensi sosiologis hukum menjadi kurang perhatian artinya hubungan bagaimana norma hukum itu bekerja dalam ranah sosial tidak menjadi urusan dan apa konsekuensi sosial dari berlakunya norma hukum juga bukan menjadi point karen itu ranah sosial bukan ranah hukum itu sendiri.
yang menjadi masalah adalah pandangan yang kurang memahami hukum dan mengambil dimensi sosial bahkan sosiologi dan antropologi sebagai miskroskop untuk membedah hukum tapi kita sadari labnya hukum adalah masyarakat namun kurang tepat apabila dimensi sosiologi dan antropologi mendasari hukum yang bersifat positif mungkn untuk hukum adat dapat kita terima
Keadilan sosial
Keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja disebut “keadilan hukum.” Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.
Dengan demikian, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki kelemahan. Misalnya, untuk kejahatan-kejahatan berat jika yang ditegakkan keadilan hukum saja, yang terjadi hanyalah para pelaku di hadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya orang-orang yang paling bertanggungjawab akan dihukum seumur hidup, pelaksana di lapangan sepuluh tahun, dan sebagainya. Tetapi keadaan para korban akan tetap saja. Orang-orang yang diperkosa tetap dalam penderitaan batin.
Mungkin karena menyadari kelemahan tersebut, ada upaya pemikiran dalam keadaan tertentu mempertimbangkan kan “keadilan sosial” sebagai pengganti keadilan hukum. Padangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pengadilan internasional itu memakan biaya yang sangat besar.
Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas daripada keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warganegara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkadung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warganegaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.
Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Misalnya menurut hukum setiap orang adalah sama, tetapi jika tidak ada keadilan sosial maka ketentuan ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, karena asas persamaan setiap warganegara setiap orang mendapatkan pelayanan listrik dengan harga yang sama. Tetapi karena adanya sistem kelas dalam masyarakat, orang kaya yang lebih bisa menikmatinya karena ia punya uang yang cukup untuk membayar, sedangkan orang miskin tidak atau sedikit sekali menikmatinya.
Menurut keadilan sosial, setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan kemiskinan secara mendasar, pemberantasan butahuruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan kesamaan kesempatan bagi perkembangan pribadi dan sosial. Inilah tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.
Apakah Indonesia memerlukan keadilan hukum atau keadilan sosial. Keadilan hukum, yaitu pengadilan dan penghukuman bagi para pelaku kejahatan di masa pendudukan militer Indonesia diperlukan agar tragedi kekerasan seperti itu tidak terulang lagi. Agar tidak ada orang atau kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Sedang keadilan sosial diperlukan agar para korban khususnya, dan seluruh rakyat umumnya, bisa membangun hidup baru yang tidak hanya tanpa kekerasan tetapi juga tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia maupun kebutuhan lain yang diperlukan untuk meningkatkan
Asas legalitas formal dan asas legalitas materiil
Prinsip “Legality” merupakan konsep dasar, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” – konsep, maupun oleh faham “Rechstaat” dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”. Indonesia dewasa ini masih berpegang teguh dengan asas legalitas, walaupun asas legalitas sering mengabaikan keadilan hukum.
Pasal 1 ayat 1 KUHPidana memuat asas (beginsel) yang tercakup dalam rumus (formule) : nullum dellictum, nulla poenasiene lege poenali, yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahuklu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai delik dan memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Pada mulanya saya respek dan sempat kaget terhadap pasal ini karena menurut saya yang baru belajar hukum pidana pasal ini hampir mirip dengan ayat yang pernah saya pelajari di hukum islam yang bertumpu pada ayat ” wa maa kunnaa mu’adzibina hatta nab’atsa rasuula” ” kami (allah) tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul” yang kemudian ayat ini melahirkan kaidah fiqhiyyah ” la hukma li af’al al’uqola qobla wurudi al-nash” (tidak ada hukum bagi orang brakal sebelum ada ketentuan nashnya).
Terlepas dari membanding-bandingkan antara asas legalitas yang ada di hukum islam dan KUHP, ada sedikit permasalahan ketika memahami bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP : Pertama, Tentang konfrontasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial bagi orang atau barang siapa yamg ingin menegakkan atau menjalankan undang-undang pidana, karena pasal 1 ayat 1 merupakan tiang-tiang dari hukum pidana. Pertentangan tersebut terjadi karena pasal 1 ayat 1 menghendaki adanya peraturan sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi hal ini menunjukkan tentang kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan, hal itu disebabkan karena proses hukum pidana bermuara pada penjatuhan pidana. Sungguh kiranya hal ini tidak akan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban apabila pemidanaan itu saat terpidana tersebut melakukan perbuatan, akan tetapi aturan hukumnya yang mengancam perbuatannya belum ada.
Pasal 1 ayat 1 lebih mementingkan kepastian hukum diatas keeadilan sosial, Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Perlu diingat hal itu akan mencederai keadilan hukum yang ada di masyarakat khususnya hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law).
Sejarah dan perkembangan asas legalitas
Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, makan berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah feit itu juga diartikan dengan kata ”peristiwa”, karena dengan istilah feit itu mengandung suatu pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hazewinkel- Suringa berpendapat, jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di alam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.
Sering juga dipakai istilah Latin: ”Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda ”Geen delict, geen straf zonder een voorfgaande strafbepaling” untuk rumusan yang pertama dan ”Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling” untuk rumusan kedua.
Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya : ”Lehrbuch des peinlichen Rechts” pada tahun 1801 mengemukakan ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria). Adagium dari von Feuerbach itu dapat dialirkan menjadi tiga asas seperti yang dirumuskan oleh W.A. van der Donk, yaitu nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Ternyata pengapilkasian adaqium ini memiliki berbagai pandangan tentang ”nulla poena sine lege”, bahwa di dalam dasar yang sama itu disatu pihak lebih menitik beratkan kepada asas politik agar rakyat mendapat jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Monstesquieu dan Rousseau), dan di lain pihak menitik beratkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu agar individu mendapat perlindungan dan para penerap hukum terikat pada peraturan itu, dan yang paling terkenal adalah fokus yang menitik beratkan pada hukum pidana pidana materiel dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan pemidanaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada (Beccaria dan von Feurbach).
Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran yang terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebagai norma-norma sebelumperbuatan. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 Declaration desdroits de l’homme et du citoyen tahun 1789.
Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 Code Penal dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari WvS. Ned.) ini sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalam Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen tahun 1789, yang berbunyi: ”Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”. Pandangan ini dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis setelah ia membaca dan mempelajari Bill of Rights Virginia tahun 1776 (Bill of Rights = Piagam Hak Asasi Manusia). Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan sewenang-wenang.
Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU. Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat), yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 Magna Charta tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang (vogelvrij), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-orang yang sederajad” dari orang yang bebas dituntut itu.
Diketahui dalam perjalanan sejarah bahwa Belanda pun yang menganut asas itu didalam KUHP, didalam situasi yang darurat, pernah meninggalkan asas itu, yaitu pada tanggal 22 Desember 1943 di London saat dikeluarkan Keputusan Luar Biasa tentang Hukum Pidana (S.d 61), mengenai beberapa delik terhadap keamanan Negara dan kemanusiaan diberlakukan ketentuan yang berlaku surut. Bahwa pidana mati yang tidak kenal di dalam KUHP Belanda dapat dikenakan sebagai hukum negara dalam keadaan darurat, sebagaimana kita kenal dengan istilah “abnormal recht voor abnormal tijden”., walaupun menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP di Indonesia dianut asas legalitas, namun dahulu sewaktu masih adanya pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) nurit b, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada padanannya di dalam KUHP.
Penerapan asas legalitas di dalam hukum indonesia. Dari uraian di atas dapat ditegaskan hal-hal penting yang merupakan dasar kelahiran asas legalitas sebagai bangunan fondasi hukum:
1. Asas legalitas sebgai sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan, maksudnya segala kewenangan penguasa harus berdasarkan peraturan perundang-undanganyang telah ditetapkan.
2. Sebagai sarana kepastiam hukum bagi rakyat, hal ini berarti asas legalitas dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan dalam pemidanaan dalam satu segi.
3. Sebagai sarana pencegahan kejahatan.
Keberadaan asas legalitas khususnya formil/ hukum tertulis menyebabkan hukum pidana dan praktek penegakanya menjadi kaku. Karena tidak semua tindakan tercela selalu sudah ada aturan hukumnnya secara tertulis. Keberadaanya asas legalitas secara tidak langsung akan menyebabkan lenyapnya fakta social berupa eksistensi hukum pidana adat yang masih dijunjung tinggi di Indonesia ini. Keberadaanya akan menyuburkan faham individualitas yang berseberangan dengan paham kolektifitas Perlu dipahami untuk bisa membuktikan seseorang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, pertama harus diperhatikan dahulu perbuatan orang tersebut memang sudah ada diatur dalam hukum yang menegaskan sebagai perbuatan tercela/terlarang.
Maksud dari ini adalah “hukum” sebagai dasar menilai perbuatan orang tersebut adalah adakalanya bisa berupa Hukum tertulis atau Undang-undang (berarti asas legalitas formil) tetapi juga berupa hukum tidak tertulis( asas legalitas material) kedua, fakta menunjukkan perbuatan orang tersebut memenuhi unsure tindak pidana sesuai dengan hukum. Namun yang perlu digarisbawahi yaitu pemahaman tentang wujud pengertian asas legalitas material, yang tidak kaku harus berdasarkan hukum yang tertulis saja.
Tampaknya sas legalitas materiel mengakui keberadaan hukum adat atau bahkan hukum yang tidak tertulis. Wet Boek van Strafrecht (WvS) merupakan peninggalan colonial Belanda, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang.
Dalam perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pemidanaannya. Sebagai peraturan peninggalan Belanda, asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen.
KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu. Tetapi, dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) walaupun tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP.
Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RUHP tidak lain adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata RKUHP ini seolah membuka peluang pluralisme hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana. asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, dapat dikatakan hukum yang tidak tertulis itu kebanyakan adalah hukum adat.
Dalam konteks RKUHP termasuk di situ maksudnya adalah delik adat, penyebutan delik adat atau perbuatan pidana adat adalah kurang tepat, melainkan pelanggaran adat. Oleh karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat. Delik adat atau pelanggaran adat berasal dari istilah Belanda adat delicten recht. Istilah ini tidak dikenal dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Lagi pula, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum adat. Hukum pelanggaran adat dimaknai sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dipakai kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan undang-undang pidana, ini berarti bukan undang-undang dalam arti formal saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain peraturan yang memiliki perumusan delik dan ancaman pidana, baik yang masuk dalam lingkup Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi (Civil Penal Law dan Administrative Penal Law). Perlu pula untuk dikemukakan mengenai adanya pemdapat para pengarang yang pro dan kontra terhadap eksistensi asas legalitas tersebut di dalam KUHP Indonesia.
Kontroversi menjadi sering mencuat dipermukaan tentang berbagai masalah tersebut. Beberapa pendapat keberatan dianutnya asas tersebut di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (strafwaardig) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. Menurut pendapat Andi Hamzah, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilemma, karena memang dilihat dari segi yang satu tentang hukum adat yang masih hidup. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagipula sebagai Negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.
Pengungkapan media yang berlebihan akan menibngkatkan tekanan publik yang demikian besar. Sehingga beban kemasyarakatan dan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat akibat perubahan dan perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya di bidang hukum dan keadilan, perlu diimbangi dengan sikap tanggap untuk lebih memantapkan prinsip “kembali pada hukum, keadilan dan kemanusiaan” secara proposional dari berbagai sumber.
Daftar Pustaka
1. http://korananakindonesia.wordpress.com/

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Hak Berkomunikasi”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargwnegaraan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Jakarta, Februari 2010
Penyusun
Iffa Mashfufah
Pendahuluan
Kommunikasi adalah suatu kegiatan yang menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya. Komunikasi melibatkan tanda dan kode. Pemahman tentang komunikasi diadopsi dari definisiyang dikemukakan oleh Johns Fiske, yakni komunikasi sebagai “interaksi social melalui pesan”.
Bahasa memegang peranan penting dalam interaksi social. Bahasa untuk sebagian bahasa, adalah alat interaksi social. Tetapi dalam interaksi social banyak digunakan aneka ragam system ragam lain selain bahasa, yakni system tanda non verbal.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Kebebasan Menyampaikan Pendapat Sesuai Pasal 28F UUD 1945
Di jaman modern sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat memang menjadi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari anak SD sampai ke pejabat pasti sangat membutuhkan informasi. minimal dalam bentuk obrolan atau berbincang-bincang dengan kerabat. Ada informasi yang sangat penting, informasi yang hanya untuk kalangan tertentu, sampai informasi yang bisa dikategorikan ‘kurang berguna’ sekalipun.
Tak bisa dihindari lagi kebutuhan mendapatkan informasi sudah menjadi kebutuhan. Hidup tanpa mengetahui informasi, seperti hidup tanpa ada arah tujuan. Karena dalam Pasal UUD ‘45 sendiri sudah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi kita sebagai warga negara tidak bisa dibatasi oleh apapun untuk memperoleh informasi.
Bila kita mempunyai hobi atau kesenangan tersendiri misalnya berolahraga, atau mengumpulkan sesuatu, maka kita butuh lebih banyak informasi mengenai apa yang kita sukai. Karena itu sangat bermanfaat untuk pengembangan pribadi. Bisa saja dari informasi yang kita dapat mengenai hobi kita, dapat menghasilkan uang atau lapangan pekerjaan baru. Tentu saja hal ini dapat bermanfaat bagi orang lain juga tentunya.
Apabila kita mempunyai informasi, jangan disimpan sendiri. Kita harus berbagi dengan masyarakat, atau minimal dengan orang yang kita kenal. Kita saat ini bisa dengan mudah mencari dan memperoleh informasi karena banyak sekali media yang bisa dijadikan sumber. Misalnya surat kabar, radio, televisi, internet, bahkan lewat bincang-bincang sekalipun. Dengan memiliki informasi tersebut, selain dapat menambah wawasan kita, bisa juga menyimpan dan mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Jangan sampai dilebihkan atau dikurangi.
Sarana untuk menyampaikan informrasi juga banyak. Dalam surat kabar ada Surat Pembaca. Di radio kita bisa mengirim informasi kepada masyarakat melalui telepon atau mengirim sms. Lewat internet, ada situs sosial seperti facebook, twitter, atau kaskus. Juga ada situs yang beritanya setiap saat selalu baru seperti detik.com.
Jadi, carilah dan dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi bisa berguna apabila kita bisa mengembangkanya dan dibagikan kepada orang lain.
Tanggapan Departemen Kominfo Terhadap Uji Materi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
(Jakarta, 7 Januari 2009). Sesuai dengan informasi yang terpublikasi dari berbagai media massa, pada tanggal 6 Januari 2009 sejumlah blogger dan pemilik situs yang diwakili oleh Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi Indonesia telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut para pemohon uji materi tersebut, bahwa dasar diajukannya permohonan ini adalah karena Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Lebih dari itu, klausul yang disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008 tersebut menurut pemohon uji materi cenderung memberatkan dan membingungkan para pengguna media elektronik.
Terhadap upaya uji materi tersebut, Departemen Kominfo pada dasarnya sangat menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh para pemohon uji materi tersebut, karena ini merupakan salah satu bagian keterbukaan dan sikap profesional Departemen Kominnfo terhadap penggunaan hak berekspresi publik dalam era demokrasi, khususnya terhadap pihak-pihak yang bermaksud mengajukan uji materi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Kominfo, sebagaimana hal serupa pernah dialami telah menghadapi uji materi terhada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beberapa tahun yang lalu. Departemen Kominfo sebagai pengusul UU tersebut saat sejak masih menjadi RUU hingga kemudian disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008 sangat concern dengan esensi asas dan tujuan dari UU itu sendiri, yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi . Di samping itu, Pasal 4 menyebutkan, bahwa p emanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Pasal-pasal tersebut menunjukkan, bahwa UU tersebut tetap menjamin hak, kewajiban dan perlindungan publik.
Jika disebutkan, bahwa UU tersebut, khususnya Pasal Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan pasal 28 G ayat (1) adalah tidak tepat. Alasannya adalah karena Pasal tersebut dan juga Pasal-pasal lainnya yang tersebut pada UU tersebut sudah mempertimbangkan segala aspek, konsekuensi dan reaksi publik yang mungkin timbul (dan kini memang terbukti terjadi). Pada saatnya di Mahkamah Konstitusi nantinya Departemen Kominfo akan menyampaikan pandangannya secara konkret jika permohonan uji materi tersebut diterima dan diproses di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Departemen Kominfo sama sekali mematuhi hirarkis urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bermaksud mempertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga meskipun sanksi administrasi dan pidana terhadap pelanggaran UU tersebut ada yang cukup berat, namun tidak berarti UU ini cencerung rigid dalam mengekang kebebasan berekspresi melalui komunikasi elektronik, selain hal tersebut harus dilihat secara kausalitas, juga lebih bertujuan adanya kepastian hukum dalam penggunaan komunikasi elektronik secara komprehensif, berkeadilan dan proteksi bagi publik secara optimal dari potensi kemungkinan penyalah gunaan ke arah kondisi yang destruktif.
Pada saat ini Departemen Kominfo sedang menyusun perangkat RPP sebagai tindak lanjut dan penjabaran UU tersebut dan Departemen Kominfo akan tetap melibatkan para pemangku kepentingan untuk turut mencermati, mengkritisi dan menyampaikan aspirasinya. Itulah sebabnya, sebagai bagian dari keberpihakannya kepada publik juga, sekali lagi Departemen Kominfo menyampaikan penghargaan atas upaya hukum dan berterima-kasih atas sikap kritisnya, karena Departemen Kominfo berpendapat, bahwasanya sikap kritis tersebut adalah salah satu manifestasi sense of belongings terhadap keberadaan UU tersebut. Bukan sekali ini Departemen Kominfo memperoleh tanggapan publik untuk melakukan uji materi terhadap UU No. 11 Tahun 2008 terrsebut.
Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi
Penyadapan komunikasi warga negara kembali mengundang perhatian setelah hasil penyadapan oleh KomisiPemberantasan Korupsi diperdengarkan di depan sidang Mahkamah Konstitusi (2/11).
Kekuasaan KPK menyadap dan merekam komunikasi (Pasal 12 ayat 1 huruf a UU No 30/2002) bukan hanya mendasari keberhasilan KPK memidanakan pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) tetapi juga membuat iri aparat penegak hukum lain. Sejak Mei 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika merancang peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penyadapan/intersepsi (interception).
Penyusunan PP melibatkan tim antardepartemen (Kejaksaan Agung,Polri,KPK, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Negara) serta operator bisnis telekomunikasi. Tak jelas apakah masyarakat (civil society) ikut bergumul dengan negara dan pasar telekomunikasi. Oktober 2009 rancangan peraturan tersebut berada di Depkumham untuk proses harmonisasi. Peraturan pemerintah tentang tata cara penyadapan/ intersepsi komunikasi itu direncanakan terbit April 2010.
Perlindungan Konstitusional
Komunikasi oleh warga negara merupakan hak pribadi yang harus dilindungi hukum, sehingga penyadapannya dilarang. UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta bendanya (Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28D). Konstitusi juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28 F).
Pasal 32 UU No 39/1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Rumusan ini serupa dengan International CovenantonCivilandPoliticalRights yang sudah diratifikasi Indonesia (UU No 12/2005). Pasal 40 UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi menegaskan,“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.”UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberi jaminan lebih khusus.
Pasal 31 ayat 1 UU ITE 2008 melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi/penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.Ayat (2) melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik,dan atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik. Berarti informasi dan transmisi informasi yang bersifat publik dikategorikan publicly admissible and observable.
Pengecualian
Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (infringement of privacy rights) yang dilindungi secara konstitusional.Pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan karena bukan nonderogable rights yang dijamin oleh Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.
Tetapi Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menuntut alasan objektif-rasional, sehingga penyadapan terhadap komunikasi itu memiliki legitimasi kuat,misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan harus diatur dengan undang-undang. Sejumlah undang-undang membolehkanpenerobosanterhadap hak pribadi untuk berkomunikasi.UU KPK 2002 membolehkan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mengungkap dugaan tipikor senilai Rp1 miliar.UU Telekomunikasi 1999 membolehkan penyadapan jika caranya sah.
Penyadapan dibolehkan atas perintah hakim atau kekuasaanlainyangsah, sesuaidengan peraturan perundang-undangan (UU HAM 1999), atau atas permintaan instansi penegak hukum (UU ITE 2008). Ini sejalan dengan UU Psikotropika dan UU Narkotika yang membolehkan penyidik Polri melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dengan izin kepala Polri (kontrol vertikal),namun terbatas dalam waktu 30 hari.
UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan merekam pembicaraan selama satu tahun dengan izin ketua pengadilan negeri.Ini merupakan bentuk pengawasan eksternal (external oversight) terhadap praktik penyadapan. Di sini juga diterapkan judicial oversight terhadap laporan intelijen yang digunakan dalam proses peradilan pidana terorisme.
Ketua pengadilan menentukan kualifikasi informasi intelijen (hasil penyadapan) sebagai bukti pendahuluan dalam penegakan hukum. Kekuasaan menyadap atau mencegat (interception) suatu proses komunikasi akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melengkapi bukti permulaan terjadinya tindak pidana.Namun,membolehkan penyadapan tidak menutup terjadinya masalah, misalnya karena penyadapan dapat mengungkap rahasia yang tak terkait dengan suatu dugaan tindak pidana.
Seseorang dapat pula dijebak melakukan suatu tindak pidana, sedangkan aparat beralasan menjalankan tugas, sehingga dimudahkan dalam memperoleh bukti yang memberatkan pelakunya. Sahkah hasil penyadapan ini menjadi alat bukti di muka pengadilan (admissible by the court) dan apa ukurannya? Bukankah tersangka atau terdakwa telah dilanggar hak-haknya? Pada tahap manakah penyadapan boleh dilakukan? Akankah negara dibiarkan bebas menyadap komunikasi rakyatnya?
Bukankah penyadapan juga menjadi tindakan preemptive pemerintah terhadap lawan-lawan politik? Dalam hal apa negara dibenarkan melanggar hak warganya? Sebetulnya berbagai undangundang di atas perlu direvisi agar kekuasaan menyadap komunikasi tidak disalahgunakan.
Perlu diatur tentang pihak yang berwenang mengizinkan atau memerintahkan penyadapan (misalnya hakim),syarat- syarat dan tata cara penyadapan, tahap yang diizinkan dalam proses penegakan hukum (setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup) dan tujuan penyadapan (guna menyempurnakan alat bukti), serta jangka waktunya.
Kekuasaan penyadapan harus dikontrol, misalnya melalui penerapan kode etik dan disiplin profesi (disciplinary measures), mekanisme praperadilan, serta gugatan pencemaran nama baik (libel suit), dan tuntutan ganti rugi dalam hal penyadapan itu tidak dibenarkan. Ombudsman dan Komnas HAM juga dapat diminta berperan melindungi hak-hak privasi dalam berkomunikasi, yaitu menerima keluhan tentang terganggunya hak warga negara oleh penyadapan.
Daftar Pustaka
1. Siaran Pers No. 40/PIH/KOMINFO/1/2009 (http://www.depkominfo.go.id/berita/siaran-pers-no-40pihkominfo12009-tentang-tanggapan-departemen-kominfo-terhadap-uji-materi-uu-no-11-tahun-2008-tentang-ite/)/
2. http://www.gp-ansor.org/opini/penyadapan-atas-hak-pribadi-berkomunikasi.html

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Peraturan Perundang-undangan”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewargwnegaraan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Jakarta, Februari 2010
Penyusun
Iffa Mashfufah
Pendahuluan
Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir samapai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsnagan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (pasal 1, butir 14). Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 28 UU tersebut antara lain bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Dalam hal ini Kelompok Bermain merupakan salah satu Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal [Pasal 28 ayat (4)] Program layanan PAUD khususnya Kelompok Bermain masih perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraannya. Hal ini disebabkan berbagai factor antara lain pemahaman pengelola yang masih beragam terhadap penyelenggaraan program PAUD, pendidik yang masih minim pengetahuannya tentang PAUD, dan juga dukungan sarana prasarana yang masih terbatas, oleh karena itu peran aparat terkait masih perlu memberikan dukungan agar penyelenggaraan program PAUD khususnya Kelompok Bermain dapat terlaksana sesuai standar yang diharapkan.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi titik berat kebijakan Departemen Pendidikan Nasional termasuk layanan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD). Secara kuantitas, penambahan jumlah lembaga layanan PAUD di Indonesia sangat menggembirakan. Hasil pendataan yang dilakukan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah pada tahun 2006 telah tercatat jumlah lembaga PAUD Nonfromal sebanyak 56.544 lembaga, yang terdiri dari 523 lembaga Taman Penitipan Anak, 20.143 lembaga Kelompok Bermain, dan 35.878 lembaga Pos PAUD. Perluasan akses layanan PAUD utamanya untuk anak dari keluarga kuran beruntung menjadi prioritas dukungan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan untuk perluasan akses layanan, kebijakan untuk peningkatan mutu program, pendidik, tenaga kependidikan serta stakeholder PAUD dilaksanakan secara simultan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Ditjen PNFI melalui P2-PNFI Regional I Bandung mendukung optimalisasi tugas dan fungsi lembaga BPKB, BP3LS dan SKB sebagai lembaga pengembang model/inovasi program Kelompok Bermain yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing, dan atau pelaksana program yang menerapkan model-model yang telah dikembangkan oleh P2PNFI Regional I dengan mengalokasikan dana bantuan langsung ( blockgran ) rintisan Kelompok Bermain Guna menyebarluaskan informasi tentang pengalokasian dana blockgrant kepada UPTD BPKB/BP3LS dan SKB, P2-PNFI memandang perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan langsung dan pemanfaatan dana blockgrant.rintisan Kelompok Bermain agar bantuan ini dapat tersalurkan pada Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Rintisan PAUD Kober 2009 2 lembaga yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung (Block Grant) sesuai pedoman yang ada.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Jenis dan Hierarki
Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang (UU)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
Undang Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Naskah resmi UUD 1945 adalah:
• Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
• Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).
Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
Undang Undang
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Materi muatan Undang-Undang adalah:
• Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
• Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
Bahasa dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum.
Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Ketetapan MPR
Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
Daftar Pustaka
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia